Kamis, 27 April 2017

Melek Politik, Melek Sastra

Di masa orde baru, membahas perkara yang berbau politik adalah tabu dan menakutkan. Orang-orang yang berkumpul dan berdiskusi sudah pasti dibuntuti. Bila dicurigai singgung-sungging penguasa, akan diamankan. Ngeri!

Maka, saat reformasi meletus tahun 1998, arus massa sulit dibendung. Suara-suara yang dahulu bungkam, serentak mericau. Lega dan merdeka. Momentum perlawanan disulut dengan mudah. Tembok besar yang berpuluhtahun dikoloni rezim orba, koyak seketika.

Selamat datang reformasi! Panggung kebebasan dan momentum berdemokrasi dengan bising. Pers bebas meraja. Rakyat pun bebas berserikat dan berorganisasi, kran radikalisasi pun ikut-ikutan. Kata kuncinya liberalisasi alias kebebasan. Dalam bahasa yang lain, reformasi adalah fase berdemokrasi secara paripurna. Sejak itu, kita lupa satu hal, demokrasi bersaudara kandung dengan kapitalisme.

Demokrasi dalam terminologi yang dibangun di Barat dicangkok di republik ini. Di semua aspek kehidupan, turunan dari nilai-nilai demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, e-budgeting (dan e lainnya) dipakai sebagai roh dalam aktivitas pengelolaan birokrasi negara. Hasilnya, korupsi menggunung.

Kontestasi politik (pilkada, pemilu, bahkan pilpres) adalah parodi yang mempertontonkan drama transaksional. Di dalamnya subur ‘politik sembako’ dan ‘politik uang’. Rakyat seperti balas dendam pada politikus, negara diam-diam kewalahan mengatasi kecurangan berdemokrasi.

Atas nama demokrasi, peluang sengketa politik disiapkan melalui jalur MK. Dan benalu demokrasi tidak pernah tuntas diselesaikan. Pola kecurangan dan black campaign di daerah tertentu, diadopsi di pilkada yang lain. Tragis.

Tapi, dengan segala kebesaran hati, kita melegitimasi kalimat ini: "demokrasi kita masih seumur jagung dan dalam proses pendewasaan". Semua jadi termaklumi seketika. Anggota senator yang adu jotos di parlemen anggap saja sedang latihan drama. Gurita korupsi yang menyeret nama-nama besar di parlemen anggap saja kecelakaan politik.

Pada saat yang sama, kita seperti kehilangan harapan, pada siapa dan institusi mana hak-hak politik kita bisa diperjuangkan. Lalu, kapan para koruptor itu dihukum seberat-beratnya agar suatu masa semakin sedikit yang berani korup lagi, bahkan seandainya KPK tak ada sekalipun, kita tidak pernah tahu.

Tiga tahun rezim Jokowi-JK, harapan perubahan memang terasa ada. Perbaikan pelayanan publik utamanya pendidikan dan kesehatan, harus diakui lebih baik dari sebelumnya. Budaya birokrasi mulai berubah, lebih profesional dan berorientasi pada kepuasan publik. Tetapi, secara jujur, bangsa sedang disesaki banyak masalah. Dua hal yang paling mengancam, pertama perilaku kekerasan dan kriminalitas mewabah dan meluas di mana-mana; kedua, ketegangan politik berbau SARA yang berpotensi mengganggu stabilitas nasioal.

Namun, pemerintahan Jokowi-JK lebih fokus pada pembenahan infrastuktur di mana-mana. Visinya menarik, membangun Indonesia dari pinggiran. Suara sumbang pun bermunculan, "mana itu revolusi mental?" Wajar saya kira. Toh, mentalitas elit politik kita akhir-akhir ini mendekati titik nadir. Arus kepentingan saling bersilangan dengan konstalasi yang rumit digambarkan.

Nyaris tidak ada lagi semacam upaya konsolidasi bebas kepentingan yang dapat melebur warna-warni partai. Kepentingan memang abadi, kalimat klasik ini pantas diulang-ulang. Tapi, yang amat tragis adalah pola pergesekan dan pertarungan kepentingan itu berlangsung vulgar dan mengebiri prinsip dan ideologi berbangsa.

Republik terasa kiang tumbang. Ibarat sebuah rumah yang akan roboh, pilihannya dua kini, menjauh dari rumah tersebut agar tak terkena reruntuhannya, atau berada di bawahnya dengan tetap berupaya menahan dengan sekuat tenaga agar rumahnya tak roboh. Tentu dengan konsekuensi mengerikan, tertimbun dalam penderitaan panjang ditelan reruntuhan (meminjam pernyataan politisi kawakan tanah air).

Di tengah demokrasi yang semakin memuakkan ini, wajarlah bila kita disesaki kicauan dengan narasi yang sarkas, barbar, gila, sinis, dan berontak-tontak di laman media sosial. Ibaratnya, tubuh kita disiksa, tapi mulut kita dibebaskan menikmati rasa sakit dan marah.

Rakyat sedang melek politik dan demokrasi kita sedang bertumbuh. Rakyat bahas politik di mana-mana. Warung kopi jadi tempat meluruhkan segala isi kepala. Diskusi dan obrolan politik sambung-menyambung seperti peta pulau-pulau di Indonesia. Bising, ramai, sekaligus menggelikan. Bersiaplah, lebih separuh anak cucu kita terobsesi jadi politikus. Modalnya hanya pandai bersilat lidah.

Lalu? Politisi juga harus melek sastra. Kita semua harus mulai membaca sastra agar hati dan jiwa lebih manusiawi lagi. Dengan begitu, kita dapat memulai cara berdemokrasi yang menggunakan hati. Bila tidak, suatu saat nanti kita akan mengutuk demokrasi sebagai jalan sesat (meminjam istilah Radhar Panca Dahana). Karena liberalisasi telah membuat kita semua kesurupan mau berkuasa dan saling bertarung memperebutkan modal kuasa (seperti binatang di belantara). Sementara yang lemah terus pasrah dan merajut dalam ketakberdayaanya.


Sumber: Pesbuknya Bang Anis Kurniawan, Penikmat sastra dan politik, penulis buku Demokrasi di Sarang Penyamun

Baca Juga:

tarAda Info:

DAFTAR AGEN PULSA, KUOTA DAN PPOB TERMURAH

 
Design by IPNER